Untuk perlindungan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat itu, Wali Kota Riyanda menyatakan komitmen dukungan.
Namun untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan alokasi dana di APBD, Wali Kota Riyanda mengarahkan agar diperkuat alternatif dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar maupun pemerintah pusat.
Sehingga masyarakat tetap terlindungi dengan jaminan kesehatan, namun ketersediaan dana APBD juga tidak terlalu besar diserap untuk subsidi premi BPJS tersebut sehingga bisa digunakan untuk pembangunan lainnya yang juga bersifat urgent atau termasuk skala prioritas.
