Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati pimpin Rapat Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat DPRD, Jum’at (07/08/2026).
Dalam rapat yang sudah berlangsung selama 2 hari ini, Susi Haryati menyebutkan Perubahan KUA dan PPAS ini sangat penting tidak saja bagi DPRD namun juga bagi masyarakat.
“Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 ini sangat penting sebagai landasan hukum dan arah kebijakan fiskal untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan dinamika serta kebutuhan nyata masyarakat di tengah tahun anggaran berjalan. Bagi masyarakat terserapnya anggaran ini sangat berpengaruh sehingga APBD dapat disesuaikan untuk langsung merespons kebutuhan mendesak dan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Jadi menurut saya wajar rapat berjalan “hangat” sebab kami sebagai perwakilan masyarakat tentu meminta penjelasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui program-program berjalan yang termaktub dalam APBD untuk kepentingan masyarakat kita” ungkap Susi Haryati.
Senada dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Elfia Rita Dewi, S.H. menyebutkan bahwa posisi DPRD dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses kritis untuk menyaring program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Saat ini kita masih dalam proses pembahasan dengan OPD terkait, tentu kita masih dapat mengkoreksi apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program-program yang ada. Nanti kalau kita sudah mengkaji kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan maka kita akan tahu sejauh mana manfaat dari program kegiatan yang dibuat Pemda berpengaruh terhadap masyarakat”, ungkap Elfia Rita Dewi.
Menjawab mengenai sejauh mana penyerapan anggaran daerah saat ini, Elfia Rita Dewi sebutkan masih normatif sebab tahun anggaran masih ada beberapa bulan kedepan.
“Membicarakan tentang penyerapan anggaran menurut saya terlalu dini saat ini untuk dibicarakan, sebab pasti belum 100 persen anggaran terserap melalui OPD. Saya melihat ada beberapa OPD yang masih rendah serapannya tapi ada juga OPD sudah diangka kurang lebih 60 persen penyerapannya, ini kita apresiasi. Dan pasti kita 20 Anggota DPRD berharap program pemerintah kegiatannya berjalan optimal untuk kepentingan orang banyak”, tegas Wakil Ketua DPRD ini.
Sementara itu, H.Jaswandi, SE, Wakil Ketua DPRD juga menyebutkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini DPRD pasti ingin mengetahui sejauh mana program bermanfaat bagi masyarakat.
“Esensi utama dari fungsi penganggaran dan pengawasan legislatif adalah menguji asas kebermanfaatan anggaran daerah bagi publik. Ini menurut saya sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah melalui proses penyisiran Perubahan KUA dan PPAS, dimana Anggota Dewan melakukan peninjauan mendalam untuk mengukur indikator keberhasilan suatu program dengan parameter hasil nyata, relevansi kebutuhan di lapangan dan efisiensi penggunaan dana. Jadi harapan terbesar kami adalah agar program-program hasil Perubahan KUA dan PPAS ini nantinya dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil”, ungkap Wakil Ketua yang akrab dipanggil Haji Wan ini.
Sampai berita ini diturunkan proses pembahasan masih berlangsung dan juga dihadiri oleh Anggota DPRD, Ronald Kardinal, S.H., Rio Mardanil, S.H., H. Jhoni Warta, S.H., Doni Asta, Ronny Eka Putra, S.Si, Siadi, Masril, S.HI, A.Sarijanus Kahar, Idrayeni, SE, Fatrio Naldi, Nurilman, Benny Ricardo Rizal, S.IP, dan TAPD serta OPD terkait.
Tim Liputan Salingka Dewan mengabarkan.
