Ditengah keterbatasan anggaran yang tengah terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menekankan pentingnya efisiensi ketat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah (Pemda) beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menyaring program kerja agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Hal ini disebutkan dengan tegas oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati ditengah-tengah kegiatan Rapat Kerja Pembahasan bersama OPD tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026 pada Jum’at (28/8/2026) diruang Rapat DPRD Kota Sawahlunto.
"Sisa waktu yang sempit di akhir tahun anggaran bukan menjadi alasan untuk pesimistis, melainkan momentum untuk melakukan penajaman prioritas. Kami berharap kepada Pemda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar efisien. Selain itu, Pemda juga diharapkan menganggarkan kegiatan yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat banyak. Dan mengingat keterbatasan waktu untuk merampungkan Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2026, DPRD bersama Pemerintah Daerah harus fokus mana yang menjadi prioritas," ujar Susi Haryati.
Selain menyoroti anggaran daerah, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Susi Haryati juga harus menjadi perhatian serius dimana menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat, para pelaku UMKM di Sawahlunto dituntut untuk lebih mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kualitas produk mereka.
"Para pelaku UMKM harus bisa memotivasi produknya sendiri, misalnya dengan meningkatkan kualitas rasa dan kebersihan jika itu produk makanan. Mereka juga harus konsisten, fokus pada produk spesifik yang dikuasai, dan terus berinovasi agar menarik pembeli, sementara untuk Pemerintah diingatkan untuk tidak memberikan janji-janji manis yang sulit terealisasi di tengah keterbatasan anggaran. Dinas terkait diminta aktif melakukan pembinaan secara bergilir agar tidak terjadi tebang pilih. Langkah ini termasuk memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh pelaku UMKM untuk terlibat dalam pameran atau pengisian stan promosi", tambahnya.
Disisi lain Elfia Rita Dewi, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto juga soroti tentang urgensi dilaksanakan Rapat Kerja bersama 37 OPD yang ada di Kota Sawahlunto ini, salah satunya untuk memetakan efektifitas penggunaan anggaran ditengah keterbatasan anggaran saat ini.
“Urgensi Perubahan APBD dinilai sangat krusial demi menyalamatkan sejumlah agenda besar kemasyarakatan dan pembenahan infrastruktur yang sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran di awal tahun. Seperti beberapa waktu lagi kita akan hadapi Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang menjadi marwah daerah yang harus difasilitasi penuh, setelah sebelumnya hanya mendapat alokasi minim di APBD induk. Belum lagi mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang rusak menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda demi kenyamanan dan keselamatan mobilitas warga Sawahlunto. Ditengah keterbatasan kita optimis pembangunan tetap berjalan, sepanjang Pemerintah Kota dan DPRD bisa berkoordinasi dengan baik arah kebijakan fiskal Sawahlunto harus dikunci pada sektor-sektor vital yang langsung dirasakan masyarakat, yaitu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kebangkitan ekonomi pelaku UMKM. Jadi pembahasan anggaran perubahan ini menjadi harga mati yang harus disepakati bersama DPRD sebelum akhir bulan.” ujar Elfia Rita Dewi.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD, H.Jaswandi, SE ditempat berbeda menyebutkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk menggaet dan mengambil dana yang tersedia di pemerintah pusat.
“Keterbatasan anggaran tidak hanya membayangi daerah, melainkan juga terjadi di tingkat pusat. Menghadapi tantangan kita harus sinergi dan menjalin kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif untuk menggaet kuota dana pembangunan yang tersedia di pemerintah pusat. Selain itu menurut hemat kami kondisi keuangan di tingkat nasional saat ini berada pada situasi yang sama, di mana DPR RI sudah tidak memiliki pos anggaran khusus seperti sebelumnya. Oleh karena itu, strategi jemput bola melalui kementerian menjadi satu-satunya jalan keluar yang rasional demi kelangsungan pembangunan di Kota Sawahlunto. Pemerintah pusat hanya akan memprioritaskan usulan program yang benar-benar menjadi keinginan mendesak sekaligus kebutuhan riil masyarakat daerah. Dalam proses tersebut, peran kolaborasi lintas sektor menjadi kartu penentu yang sangat krusial. Keberhasilan menembus dan mencairkan anggaran pusat dinilai sangat bergantung pada keharmonisan gerak antara kepala daerah, keputusan lembaga legislatif (DPRD), serta sokongan dari jaringan partai politik terkait”, ungkap Jaswandi tegas.
Pembahasan ini telah dilaksanakan dari Kamis kemarin (27/8/2026) dan sampai berita ini diturunkan pembahasan masih berlangsung dimana dihadiri juga oleh Anggota DPRD Kota Sawahlunto Ronny Eka Putra, S.Si, H. Jhoni Warta, SH, Ronald Kardinal, SH, H. Lazwardi, Rio Mardanil, SH, Benny Ricardo Rizal, S.IP, Masril, S.HI, A.Sarijanus Kahar, Revanda Utami Vininta, Siadi, Fatrio Naldi, Hendri Elvin, SE, Idrayeni, SE, Sekda dan jajaran serta sekwan dan jajaran.Tim Liputan Salingka Dewan mengabarkan.
