Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati didampingi Wakil Ketua Elfia Rita Dewi, SH buka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pamandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Wali Kota atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu malam (26/8/2026) di Ruang Rapat DPRD.
Susi Haryati menyebutkan rapat yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota pada Rapat Paripurna sebelumnya.
“Rapat malam ini merupakan suatu proses yang diamanatkan Undang-undang dimana Fraksi-fraksi DPRD wajib menyampaikan pemandangan umum fraksinya atas Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Wakil Wali Kota secara resmi telah menyampaikan Nota Pengantar Wali Kota atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri juga oleh H. Jaswandi, SE dan Elfia Rita Dewi selaku Wakil Ketua DPRD dan 10 orang Anggota DPRD pada Rabu siang”, ungkap Susi Haryati.
Pada penyampaian pemandangan umum ini, Susi Haryati juga menyebutkan Fraksi-fraksi akan melihat Rancangan Peraturan Daerah tersebut dari berbagai aspek yang melatarbelakangi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, urgensi dan manfaatnya.
“Fraksi-fraksi akan bertanya kepada Pemerintah Daerah berkenaan dengan hal-hal yang memerlukan penjelasan untuk mendapatkan pendalaman lebih lanjut, sehingga kita semua dapat mengetahui dan memahami sajauh mana urgensi sebuah Rancangan Peraturan Daerah, dan sejauh mana manfaat bagi tatanan administrasi Pemerintahan Daerah dan bagi kepentingan masyarakat”, tambah Ketua DPRD.
Setelah mencermati Nota Pengantar serta Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026 yang disampaikan Wali Kota, Revanda Utami Vininta yang membacakan Pada Pemandangan Umum Fraksi PPP menyebutkan secara substansi APBD Perubahan suatu daerah mencakup penyesuaian atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disahkan pada awal tahun anggaran.
“Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan atau realisasi yang terjadi ditengah tahun anggaran dengan tujuan memastikan program prioritas pembangunan tetap dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat dan untuk menyesuaikan dengan kondisi mendesak atau darurat yang tidak terduga. Dan setelah mencermati Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2026, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari kami, salah satunya kami menyampaikan kepada pemerintah Daerah untuk dapat menjelaskan kenapa terjadi peningkatan Pendapatan Transfer pusat dan langkah-langkah yang akan di ambil dalam antisipasi penyusunan APBD tahun mendatang. Adapun terhadap Pendapatan dari Pajak Daerah, Fraksi PPP mempertanyakan tentang upaya melakukan diversifikasi sumber PAD dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak”, ungkap salah satu Kader termuda Partai Persatuan Pembangunan ini.
Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang akan disampaikan oleh A. Sarijanus Kahar menyebutkan Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dan menurut Fraksi Partai Golkar, perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran.
“Fraksi Partai Golkar memandang perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran saja tetapi merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dimana setiap perubahan anggaran harus tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa hal, salah satunya tentang kenaikan pendapatan transfer harus disikapi secara hati-hati. Pemerintah daerah jangan sampai menjadikan tambahan transfer sebagai alasan untuk memperluas belanja tanpa memperhatikan kesinambungan fiscal namun justru kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah”, ungkap A.Sarijanus Kahar.
Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi PAN (PAN+PKB) yang akan disampaikan oleh Doni Asta menyampaikan bahwa Fraksi PAN-PKB DPRD Kota Sawahlunto memandang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak cukup dinilai dari besarnya kenaikan pendapatan dan belanja.
“Menurut kami selain besarnya kenaikan pendapatan dan belanja yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap tambahan ruang fiskal benar-benar menjawab persoalan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan fondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri. Fraksi PAN-PKB mencermati pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp589,59 miliar, meningkat sekitar Rp104,4 miliar dibanding APBD awal sebesar Rp485,14 miliar. Namun, kenaikan tersebut sebagian besar ditopang pendapatan transfer yang mencapai Rp514,89 miliar, sedangkan PAD hanya Rp74,70 miliar.Komposisi tersebut perlu menjadi perhatian yang serius”, kata Doni Asta.
Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi Nasdem Demokrat yang akan disampaikan oleh Ronald Kardinal menyoroti beberapa hal, salah satunya tentang defisit yang dialami Kota Sawahlunto yakni kurang lebih 51 milyar rupiah.
“Untuk menutupi defisit Rp.51.082.014.199,00, direncanakan dari Pembiayaan Daerah sebesar Rp.52.748.680.868,00, yang terdiri dari Penggunaan Silpa tahun 2025 sebesar Rp.49.061.546.083,39 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.3.687.134.784,61 serta dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.1.666.666.669,00 dan pemberian pinjaman daerah yang dikelola UPTD Dana Bergulir sebesar Rp.500.000.000. Fraksi NASDEM-DEMOKRAT tidak mempersoalkan defisit semata, sepanjang ditutup dengan sumber pembiayaan yang sah, realistis dan terukur. Namun Fraksi menemukan hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu perubahan proyeksi penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah. Dalam dokumen Perubahan KUA, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diproyeksikan sekitar Rp. 7,02 Miliar, sedangkan dalam Nota Keuangan menjadi sekitar Rp. 3,69 Miliar. Fraksi meminta Saudara Wali Kota menjelaskan penyebab penurunan proyeksi tersebut”, ungkap Ronald Kardinal.
Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera (GKIS) PKS dan Gerindra yang akan disampaikan oleh Masril S.H.I. menyorot beberapa hal salah satunya yakni tentang situasi perekonomian, sosial dan politik secara umum yang tidak stabil.
“Kita dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti lesunya aktifitas perekonomian masyarakat, masih minimnya pelatihan pada pelaku pariwisata lokal, Infrastruktur menuju daerah wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, kualitas layanan pariwisata, teknologi digital dengan SDM yang punya daya saing serta betanggungjawab terhadap lingkungan dan budaya sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Mencermati hal diatas Fraksi GKIS membutuhkan informasi yang detail terhadap target-target capaian pada APBD awal serta sejauh apa progress penguatan terhadap hal-hal diatas sampai hari ini untuk mewujudkan Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, ujar Masril.
Agenda berikutnya setelah Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Wali Kota atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yakni Penyampaian Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum terhadap Nota Pengantar Wali Kota atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan akan dilaksankan Kamis (27/8/2026).
Turut hadir dalam rapat ini Anggota DPRD Kota Sawahlunto, Benny Ricardo Rizal, S.I.P, Rio Mardanis, SH, Fatrio Naldi, Idrayeni, SE, Ronny Eka Putra, S,Si, Nurilman, dan H. Jhoni Warta, SH serta Wakil Wali Kota, Sekda dan jajaran.
Tim Liputan Salingka Dewan Mengabarkan.
