5 Fraksi DPRD Kota Sawahlunto berikan tanggapan atas Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (26/8/2025).

Dalam rapat ini Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati yang didampingi Wakil Ketua, H. Jaswandi, S.E. dan Elfia Rita Dewi, S.H. menyampaikan bahwa pada penyampaian pemandangan umum ini, Fraksi-Fraksi akan melihat Rancangan Peraturan Daerah tersebut dari berbagai aspek yang melatarbelakangi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, urgensi dan manfaatnya.

“ 5 Fraksi yang ada di DPRD Kota Sawahlunto akan bertanya kepada Pemerintah Daerah berkenaan dengan hal-hal yang memerlukan penjelasan untuk mendapatkan pendalaman lebih lanjut, sehingga kita semua dapat mengetahui dan memahami sajauh mana urgensi sebuah Rancangan Peraturan Daerah, dan sejauh mana manfaat bagi tatanan administrasi Pemerintahan Daerah dan bagi kepentingan masyarakat”, ungkap Susi Haryati.

Fraksi pertama yang menyampaikan pemandangan umumnya yakni Fraksi Nasdem Demokrat oleh H.Jhoni Warta, S.H. yang meminta tanggapan dari Pemerintah Kota salah satunya Fraksi Nasdem-Demokrat memandang bahwa ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dinilai sangat besar.

”Mengingat jika ada ketidakstabilan penerimaan negara dan atau terbitnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tentu sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membangun Kota Sawahlunto. Untuk itu, perlu formulasi yang baik bagaimana ketergantungan tersebut di-imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum mampu diandalkan oleh Kota Sawahlunto. Mohon tanggapan”, ungkap Jhoni Warta. 

Masril, S.HI yang membacakan Pandangan Umum Fraksi G.KIS (PKS+Gerindra) menyampaikan beberapa hal salah satunya yakni dalam penyusunan APBD Perubahan, pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat, dan mencermati situasi saat ini dimana perekonomian, sosial dan politik secara umum dinilai oleh Fraksi G.KIS (PKS+Gerindra) tidak stabil kondisinya.

“Kita saat ini dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti lesunya aktifitas perekonomian masyarakat, masih minimnya pelatihan pada pelaku pariwisata lokal, infrastruktur menuju daerah wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, kualitas layanan pariwisata, serta minimnya teknologi digital dengan SDM yang punya daya saing yang betanggungjawab terhadap lingkungan dan budaya sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dari kondisi rill di tengah masyarakat ini Fraksi GKIS membutuhkan informasi yang detail terhadap target-target capain pada APBD awal serta sejauh mana progres penguatan terhadap hal-hal diatas untuk mewujudkan Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’, tegas Kader Partai Gerindra ini.

Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Benny Ricardo Rizal, S.I.P juga menyoroti beberapa hal, salah satunya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sawahlunto beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah secara proaktif menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun Fraksi Golkar juga memberikan masukan-masukan demi sempurnanya Ranperda ini, salah satunya penguatan ekonomi lokal.

“Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM dalam menghadapi perubahan APBD, serta dukungan terhadap pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif harus menjadi salah satu prioritas. Menurut hemat kami hal ini dapat terwujud dengan langkah diantaranya Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan, pelatihan, serta promosi produk lokal, mendorong kemitraan strategis antara UMKM dengan pelaku usaha besar dan pasar digital, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan inovasi produk”, ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Berikutnya Pandangan Umum Fraksi PPP yang disampaikan oleh Siadi juga memberikan masukan dan meminta penjelasan kepada Pamerintah Kota, salah satunya tentang Pembiayaan dimana selisih Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp.38.39 miliar .

“Dalam mengatasi defisit diatas diambil kebijakan umum pembiayaan dengan menutup defisit anggaran melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp.40,06 miliar yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp. 26,30 miliar sesuai audit BPK dan penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp.13,75 miliar yang merupakan estimasi yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Terhadap kondisi diatas, Fraksi PPP berharap dalam rapat kerja pembahasan, mari sama-sama kita berupaya menjaga defisit pada posisi yang aman dan sesuai ketentuan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan”, ungkap Siadi.

Fraksi terakhir yang menyampaikan Pemandangan Umumnya yakni Fraksi PAN PKB yang disampaikan oleh Ronny Eka Putra, S.Si. Ronny Eka Putra menyampaikan bahwa angka perhitungan rancangan Perubahan APBD ini telah dibahas bersama dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS tahun 2025, karena itu dalam tahapan pembahasan selanjutnya akan merujuk kepada risalah rapat pembahasan tersebut, sambil menjemput hal- hal yang tertinggal.

“Fraksi PAN-PKB mengapresiasi adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari pendapatan pajak daerah. Namun pada kesempatan ini kami dari Fraksi PAN-PKB juga menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kota dan OPD, salah satunya agar selalu mendukung program perbaikan jalan-jalan kota yang rusak sedang dan berat, seperti jalan Pisang Kalek, jalan menuju SKB, jalan Rusunawa, jalan menuju BBI dan lainnya. Sekaitan dengan hal tersebut kami berharap agar masyarakat yang menggunakan jalan ini tidak mengalami kecelakaan”, ungkap Kader PKB ini tegas. 

Setelah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini, agenda selanjutnya yakni Penyampaian Jawaban/Tanggapan Wali Kota yang diagendakan pada hari Kamis (28/8/2025).

Nampak hadir dalam Rapat Paripurna ini Anggota DPRD Kota Sawahlunto yakni Fatrio Naldi, Ronald Kardinal, SH, Rio Mardani, SH, H. Lazwardi, A. Sarijanus Kahar, Nurilman, Revanda Utami Vininta, Idrayeni, SE, Nico Ardian, serta Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah beserta jajaran dan undangan lainnya. 

Tim Liputan Salingka Dewan Mengabarkan