Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Sawahlunto Terhadap Ranperda Perubahan APBD kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 berlangsung Kamis (26/9/2024) diruang Rapat DPRD Kota Sawahlunto, dibuka oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati, didampingi Wakil Ketua, H. Jaswandi, SE dan Elfia Rita Dewi, SH.

Nurilman yang menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memaparkan dengan melihat agenda “kejar tayang” proses pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 agar dapat dicermati dengan positif sebab hakikat suatu proses pembahasan memerlukan saran, masukan dan kritikan apalagi terhadap rancangan APBD ini.

“ Walau dengan keterbatasan waktu, kita tidak ingin agenda yang dilaksanakan hari ini hanya sebagai formalitas semata namun mari kita saling mengingatkan kualitas APBD perubahan ini harus diupayakan secara maksimal sehingga akan mendapat respon terbaik dari masyarakat dan penilaian masyarakat pun akan semakin memiliki kepercayaan terhadap dewan, tidak hanya duduk-duduk saja digedung rakyat ini” tegas Nurilman.

Terhadap pengurangan belanja yang terjadi di Rancangan Perubahan APBD ini diminta jangan berdampak langsung dalam kualitas pelayanan pemerintah, salah satunya diminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan insan pers dan Radio Sawahlunto FM dalam menjalankan tugas mereka. Sebab seperti yang kita ketahui pers yang sehat merupakan kontrol social yang mumpuni bagi kita semua.

Sementara itu Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Demokrat yang disampaikan oleh Ronald Kardinal SH langsung mempertanyakan beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi ini.

“ Setelah mencermati Nota Pengantar dan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2024 ada beberapa pertanyaan bagi kami yang harus di dijawab oleh pemerintah kota pada agenda selanjutnya yakni penyebab kurangnya retribusi BLUD RSUD, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta bunga deposito pada Bang Nagari. Berikutnya bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto?” ungkap Ronald Kardinal dengan tegas.

Ronald Kardinal juga mempertanyakan dan meminta tanggapan dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan rincian program kegiatan OPD yang termaktub dalam APBD Perubahan Tahun 2024, salah satunya Fraksi Nasdem Demokrat menyeroti tentang pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di BLUD RSUD Sawahlunto yang merupakan dapat dikatakan sebagai rumah Sakit Tertua di Sumatera Barat ini namun dinilai masih belum optimal, terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien. 

Hendri Elvin, SE yang menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera (GKIS) meminta penjelasan dengan rinci kepada Pemerintah daerah terkait sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan nilai 10 (sepuluh) milyar lebih yang telah disesuaikan dengan hasil audit BPK RI, dari sisi mana saja hal ini dapat terjadi.

Hendri Elvin juga memaparkan adanya penyusunan  APBD Perubahan, subtansinya adalah melakukan penyesuaian kondisi terkini secara real di tengah masyarakat.

“ Dengan kondisi real di masyarakat maka APBD Perubahan ini secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Untuk itu kami dari Fraksi GKIS meminta informasi yang terperinci terkait progress capaian kinerja dan presentase realisasi anggaran sampai saat ini” tegas Hendri Elvin.

Disisi lain penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh A. Sarijanus Kahar mempertanyakan dan meminta jawaban secara detail penyebab tidak tercapainya target awal pendapatan daerah, retribusi BLUD RSUD, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Bunga Deposito Bank Nagari, serta strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD Sawahlunto.

“ Selain tidak tercapainya pendapatan daerah diatas, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui belanja masing-masing OPD, salah satunya Fraksi Golkar menilai Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga belum benar-benar maksimal dalam menjalankan Visi Kota Sawahlunto, padahal Pariwisata merupakan sumber PAD terbesar bagi kota sekelas Sawahlunto yang telah mendapat prediket Kota Warisan Budaya Dunia Unesco. Hal ini mohon menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah”, beber Sarijanus Kahar.

Fraksi terakhir yang menyampaikan Pandangan Umumnya adalah Fraksi PAN dan PKB yang disampaikan oleh Fatrio Naldi. Fatrio Naldi menyebutkan bahwa Fraksi PAN dan PKB sepakat dengan Pemerintah Daerah bahwa kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Kota serta rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan target indicator makro Kota Sawahlunto.

“ Walaupun kami sepakat namun perubahan ini perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tetap dapat mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Fatrio Naldi.

Selain itu Fraksi PAN dan PKB meminta penjelasan kepada Pj. Walikota dan jajaran diantaranya penjelasan tentang keterlibatan Aparat Pemerintah dari jajaran terendah termasuk lembaga-lembaga Desa dan Kelurahan terhadap pelaksanaan Pemilu dan beberapa penjelasan lainnya.

Setelah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini maka agenda selanjutnya adalah Penyampaian Tanggapan/Jawaban Pj. Walikota yang dilaksanakan hari Jum’at (27/9/2024).

Tim Liputan Dewan mengabarkan.